sapta tertib pertanahan. 5. sapta tertib pertanahan

Pendidikan anti korupsi, dengan demikian, merupendidikan anti korupsian usaha sadar untuk memberi pemahaman dan. 14 downloads 181 Views 194KB Size. 000,00 realisasi Rp205. B. Anna. INDIKATOR. Kata Pengantar vii . 1. Tertib Administrasi b. id – Uraian Tugas Jabatan Penata Pertanahan Ahli Pertama. Dalam isi penelitian ini mengacu pada tanah sebagai penopang kehidupan manusia, sehingga penelitian ini didasarkan pada kebutuhan manusia akan tanah dan pentingnya. ) NIP 19811118 200112 1 002 . Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84); 9. tentang Sapta Tertib Pertanahan dimana isinya lebih terperinci membahas antara lain: Tertib Administrasi, Tertib Anggaran, Tertib Perlengkapan, Tertib Perkantoran, Tertib. 7. Ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mengubah mindset (pola pikir) dan cultural set setiap unit yang harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP). ~ Siap Melayani Anda. Administrasi tanah memerlukan sejumlah prosedur, termasuk pemetaan, pengukuran, identifikasi status hak atas tanah, dan pemantauan dan persetujuan perubahan status tanah. Kepala BPN Ir. Home Other. dan keputusan tentang Sapta Tertib Pertanahan. 12 Tahun 2022 tentang Pemecahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Join Facebook to connect with Sapta Tertib Pertanahan and others you may know. “Hal itu telah ditindaklanjuti. Tertib Perlengkapan; d. Hari adalah hari kerja. 22. Tertib Moral ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN. 54 Soal (Essay) Pengantar Ilmu Administrasi Negara Beserta Jawaban. Pertanahan khususnya mengenai tertib kepegawaian dan tertib disiplin kerja, terkait dengan Pakaian Dinas dan Atribut telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; Tertib administrasi ini merupakan salah satu butir Tertib yang diperbaharui dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Sapta Tertib Pertanahan Nomor 277/KEP-7. Peraturan Perundang-undangan. Gambar 2. Berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Penyelenggara Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah 2012 Nomor 457/KEP-300. reaching one of the “sapta tertib pertanahan”. MAKLUMAT PELAYANAN 1. j. 1/VI/2012 TENTANG SAPTA TERTIB PERTANAHAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah serta peningkatan manajemen. c. Mengembangkan Good Government dengan melaksanakan sapta tertib pertanahan;Mengembangkan Good Government dengan melaksanakan Sapta Tertib Pertanahan; 61 2. 5. 1 Sapta Tertib Pertanahan. TertibAdministrasi; b. Berita Terbaru Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, telah menetapkan Sapta Tertib Pertanahan dengan nomor SK : 277 Tahun 2012; dengan harapan agar penyelenggaraan pertanahan di negara ini jauh lebih tertib dan semakin tertib. c. Program Sapta Tertib Pertanahan itu resmi diluncurkan BPN ketika Hari Agraria Nasional dan Hati Tani Nasional ke-52 melalui Keputusan Kepala BPN RI Nomor 277/KEP-71/VI/2012 Tahun 2012 tentang Sapta Tertib Pertanahan. Berdasarkan Keputusan Kepala BPN RI No. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Sapta Tertib Pertanahan 277/KEP-7. mewujudkan Sapta Tertib Pertanahan. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 35/VIII/2013 TENTANG Penerimaan Calon Peserta Didik Program Pendidikan Khusus (Prodiksus) PPAT Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Angkatan I Tahun 2013 Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 416/KEP-800/VI/2013. Recommend Documents. SAPTA TERTIB PERTANAHAN. sapta. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepentingan dan tingkat kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat, terhadap pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup. Tertib administrasi ini merupakan salah satu butir Tertib yang diperbaharui dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Sapta Tertib Pertanahan Nomor 277/KEP-7. Road Map RB BPN RI 2010-2014, meliputi 9 Program dan 27 Kegiatan. 76. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dilaksanakan PT. 3. Indonesia; (5) Terpenuhinya infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral di seluruh Indonesia. Tertib Perlengkapan 4. 800. Berikut ini adalah Agenda Strategi Badan Pertanahan Nasional saat ini, kecuali: a. 3. Tertib. Program Sapta Tertib Pertanahan itu resmi diluncurkan BPN ketika Hari Agraria Nasional dan Hati Tani Nasional ke-52 melalui Keputusan Kepala BPN RI Nomor 277/KEP-71/VI/2012 Tahun 2012 tentang Sapta Tertib Pertanahan. Senin, 24 September 2012, 15:45 WIB. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Halo #sobATRBPN, Sapta tertib pertanahan merupakan sebuah dasar bagi setiap insan BPN di seluruh Indonesia, terutama di Provinsi Riau. Tanpa penataan arsip yang baik kegiatan Kantor Pertanahan yang membutuhkan data terkait Tunggakan Pelayanan Pertanahan dapat terhambat dan tidak akan dapat tercapai Sapta Tertib Pertanahan terutama Tertib Administrasi Pertanahan. DI KANTOR PERTANAHAN KA. Selasa, 19 September 2023 Pengumuman Tentang Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Formasi Tahun 2023. Indrawati JIKAP (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran) Vol 4, No 3 (2020): Agustus Publisher : Program Studi Pendidikan Administrasi perkantoran FKIP UNSLegalisasi aset adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi (pengumpulan data fisik, data yuridis, pengumuman serta penetapan dan/atau penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah), pendaftaran hak atas tanah serta penerbitan sertipikat hak atas tanah. 7 Tahun 1979, meliputi: a. Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan b. H. Alat analisis yang digunakandan keputusan tentang Sapta Tertib Pertanahan. Author: Lanny Santoso 6 downloads 247 Views 464KB Sizetugas administrasi pertanahan. 28. MEMBANGUN BASIS DATA PERTANAHAN KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN (Studi Kasus di Kelurahan Teluk Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi) SKRIPSI Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan Pada Program Studi. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepentingan dan tingkat kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat, terhadap pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL . Melaksanakan evaluasi dan analisa kegiatan pengadaan tanah, pelayanan IMTN dan. 1, Juni 2018, hal. bahwa untuk pelaksanaan Sapta Tertib Pertanahan khususnya mengenai tertib kepegawaian dan tertib disiplin kerja, terkait dengan Pakaian Dinas dan Atribut telah diterbitkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah. Regulasi UU No 2 Tahun 2012 Larasita merupakan Kantor Pertanahan bergerak yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sama dengan tugas dan fungsi yang berlaku pada Kantor Pertanahan. DOWNLOAD PDF. Penataan Ruang Kebijakan penataan ruang di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. - 5 - Pasal 2 (1) Insan Kementerian ATR/BPN dan/atau Pejabat Lainnya wajib melaporkan segala bentuk Gratifikasi kepada UPG pada masing-masing tingkatan. 30. Alat analisis yang digunakanAMANAT KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI PADA ACARA PERINGATAN HARI AGRARIA NASIONAL KE-52dan keputusan tentang Sapta Tertib Pertanahan. 25/2009 on Public Service requires that the public service should be fermormed fairly and be citizen-oriented. . 4 Sesuai dengan penjelasan umum tujuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa disebut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) adalah : 1. 1) Gambar 4 (empat) butir padi melambangkan Kemakmuran dan kesejahteraan. Mencabut :Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 185. SAPTA TERTIB PERTANAHAN | Kantor Pertanahan Purworejo. 8, Atrbpn /BN Tahun 2012 Hal 3. Tabel 2. Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku badan pemerintahan yang bertugas di bidang pertanahan bukan tidak mengetahui masalah - masalah tersebut. Terselesaikannya sengketa, konflik dan perkara pertanahan melalui mediasi maupun proses peradilan yang bersifat win-win solution . c. Program Manajemen Perubahan;Bahkan ketua BPN RI Hendarman Supandji pun telah mencanangkan program Sapta Tertib Pertanahan yang meliputi tertib administrasi, tertib anggaran, tertib perlengkapan, tertib perkantoran, tertib kepegawaian, tertib disiplin kerja, dan tertib moral. Berkaitan dengan penataan dan penguatan organisasi dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, Badan Pertanahan Nasional melakukan sapta tertib pertanahan. Tertib Moral Sapta Tertib Pertanahan. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3. Model Rekrutmen 2. The Service Management Operational Procedure Standard and Act No. Secara khusus, setelah membaca modul ini Anda diharapkan dapat: 1. (1) Perorangan atau lembaga di luar Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, pada tingkat nasional dan internasional diusulkan oleh Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur Wilayah,Sosialisasi pin Reformasi Birokrasi dilakukan di tiap kantor pertanahan denganmengacu pada Keputusan Kepala BPN RI Nomor 44/Kep-3. Tertib Perlengkapan; d. Selain tugas dan fungsi tersebut diatas Larasita juga memiliki tugas sebagai berikut : a. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. 4. SAPTA TERTIB PERTANAHAN. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RT/RW dan perkembangan realisasi pembangunan. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. Tertib Administrasi; Tertib Anggaran; Tertib Perlengkapan; Tertib Perkantoran; Tertib Kepegawaian; Tertib. PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL. 277 Tahun 2012 tentang Sapta Tertib Pertanahan yaitu Tertib Administrasi. Catur Tertib Pertanahan Tanah merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan. X KATAPENGANTAR Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang memberi ilmu, inspirasi, dan kemuliaan. Dari pantauan Ratih Tv ke empat Desa tersebut merupakan Desa yang kekurangan air saat musim kemarau melanda. – Standarisasi naskah dinas. Memberikan Kenyamanan dan Keamanan Kepada Pengguna Layanan; 8. Selanjutnya untuk mengontrol semua program/kegiatan, saya mencanangkan 7 tertib (Sapta Tertib) yaitu Tertib Administrasi, Tertib Anggaran, Tertib Perlengkapan, Tertib Perkantoran, Tertib Kepegawaian, Tertib Disiplin Kerja, dan Tertib Moral. PENDAHULUAN Pemahaman masyarakat umum: semua hal yang berkaitan dengan tanah Tanah dimaknai sebagai permukaan bumi, tubuh bumi, lahan, ruang di atasnya, (soil, space,land) Korupsi: Pengertian umum penggelapan uang negara Tipikor: merugikan keuangan negara, menggunakan aset. LATIHAN SOAL KODE ETIK NOTARIS. Berikut ini adalah butir-butir yang termasuk dalam Sapta Tertib Pertanahan, kecuali: a. Hukum Agraria Belanda “Agrarische Wet” tidak mengakui adanya hak ulayat dan sejenisnya, sehingga saat pembukaan hutan besar – besaran, masyarakat hukum adat diabaikan . 77Sepenuh Hati”. Ths research had a purpose to find out the implementation of Pada Program Diploma IV Pertanahan Jurusan Perpetaan Oleh: PRAMONO BUDI AJI NIM. INDIKATOR. 500,00 realisasi Rp280. dan keputusan tentang Sapta Tertib Pertanahan. 2. PDF, TXT atau baca online dari Scribd. BADAN PERTANAHAN NASIONAL; SAPTA TERTIB PERTANAHAN; Dharma Wanita Persatuan BPN RI Selenggarakan Bazaar Ramadhan; Penguasaan Tanah; Kesesuaian Tanah; Penggunaan Tanah; Adm Jateng; Statistik Blog. Tertib Moral 11 AGENDA BPN 1. Dharma Wanita Persatuan BPN RI Selenggarakan Bazaar Ramadhan 27/07/2013. 5 Jumlah kebijakan teknis, norma, standar, pedoman dan mekanisme Pengaturan dan pengadaan tanah pemerintah (Paket) 1 5 KEGIATAN : PENINGKATAN KUALITAS PENGUKURAN, PEMETAAN DAN Sasaran Strategis 2014 yang telah ditetapkan oleh BPN-RI mencakup:. Pola Jenjang Karier. 18 Juli 2013. Alat analisis yang digunakanpertanahan tidak sebatas ruang permukaan tanah namun merangkup ruang dibawah tanah, ruang diatas tanah, ruang perairan serta ruang permukaan tanah itu sendiri, 2. Anticipation (Antisipasi) meliputi adanya dana antisipasi pelayanan, menjamin. Anna. Pasal 42 ayat 1 dari peraturan pemerintan nomor 24 tahun 1997 men… see more Aturan yang berkaitan dengan peralihan hak karena pewarisan 1. Tertib Perlengkapan d. 30 Selasa Jul 2013. Tertib Hukum Pertanahan 9 Artha Rumondang Siburian, Eksistensi larangan kepemilikan tanah secara Latifundia dan absentee (guntai) studi di Kantor Pertanahan kabupaten deli serdang,meliputi adanya peraturan Sapta Tertib Pertanahan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, tindakan mengarahkan pemohon yang tidak atau kurang mengerti. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepentingan dan tingkat kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat, terhadap pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. 3. Selain Sapta Tertib Pertanahan, Penataan dan Penguatan Organisasi dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur di BPN RI juga meliputi Sapta Pembaharuan Reformasi Birokrasi yang meliputi Pembangunan dan Penerapan Sistem Rekrutmen, Sistem Pendidikan, Kode Perilaku, Standar Minimum Profesi, Pola Jenjang Karier, Sistem. Legalisasi. Mengembangkan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Ratmono, M. Berikut ini adalah Agenda Strategi Badan Pertanahan Nasional saat ini, kecuali: a. LIRIK LAGU DISKORIA. 02. Atas kehendak-Nya peneliti dapatBADAN PERTANAHAN NASIONAL; SAPTA TERTIB PERTANAHAN; Dharma Wanita Persatuan BPN RI Selenggarakan Bazaar Ramadhan; Penguasaan Tanah; Kesesuaian Tanah; Penggunaan Tanah; Adm Jateng; Statistik Blog. Tertib Anggaran; c. 1/VI/212, yang berbunyi : Konsisten mengoperasikan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP); Ketaatan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. 1/VI/2012 tentang Sapta Tertib Pertanahan; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. com)…1 PELAYANAN PRIMA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO (STUDI PADA PROGRAM QUICK WINS PERTANAHAN) Muhammad Andri Novianto S1 Ilmu Administrasi Nega. 14 tahun 1982 tentang larangan penggunaan Kuasa Mutlak sebagai alat pemindahan. Baca lebih lanjut →. Anna. Tertib Pemeliharaan dan Lingkungan Hidup Penyelenggaraan administrasi pertanahan di Indonesia meliputi. RB. Amellya Usfa. Ketujuh tertib itu, antara lain tertib administrasi, tertib anggaran, tertib perlengkapan, tertib perkantoran, tertib. 1Tertib pemeliharaan dan lingkungan hidup. Seluruh jajaran Badan Pertanahan Nasional, diharapkan dapat memahami dan melaksanakan kegiatan dimaksud. 6) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan, anggaran sebesar Rp217. bahwa penyelenggaran pertanahan merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;. 2. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. tercapai Sapta Tertib Pertanahan terutama Tertib Administrasi Pertanahan. T. Diarahkan pada program: 1)Meningkatkan tingkat kesadaran hukum. JAKARTA, KOMPAS. tujuan pelayanan prima BPN-RI dengan memperhatikan aturan viii normatif untuk tercapainya salah satu sapta tertib pertanahan. The Service Management Operational Procedure Standard and Act No. 5. 1/ VI/2012 tentang Sapta Tertib Pertanahan. 000,00 atau 98,14% f. Program itu dilakukan untuk meningkatkan pembenahan pelayanan BPN kepada publik. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Untuk itu dibuatlah satuan-satuan unit kerja dari Badan Pertanahan Nasional dari tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten untuk masing-masing menjalankan tugasnya demi terciptanya keteraturan di bidang pertanahan sesuai dengan Sapta Tertib Pertanahan yang meliputi : tertib administrasi, tertib anggaran, tertib perlengkapan, tertib perkantoran, tertib kepegawaian, tertib disiplin. Zauhar (2001) menyatakan bahwa masalah pelayanan publik menjadi topik yang menarik dan banyak dikaji oleh para ahli dan pemerhati masalah administrasi publik. 277 tahun 2012 tentang Sapta Tertib Pertanahan indikator pelaksanaan tertib administrasi pertanahan adalah. Diunggah oleh IrfanHasbianAl-Burhani. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sapta TertibPertanahan khususnya mengenai tertib kepegawaian dantertib disiplin kerja, terkait dengan Pakaian Dinas danAtribut telah ditetapkan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4. (Foto: Standing Cloud) Setelah fungsi BPN sudah dijelaskan, maka tugas BPN mencakup beberapa hal seperti berikut: 1. Daftar Isi ii . Tertib Administrasi Pertanahan c. Liputan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Melaksanakan penataan pelayanan pertanahan dalam rangka mewujudkan sapta tertib pertanahan. 1. Ketujuh tertib itu, antara lain tertib administrasi, tertib anggaran, tertib perlengkapan, tertib perkantoran, tertib kepegawaian. 277 Tahun 2012 guna mewujudkan Kebijakan Pertanahan yang Tertib berupa Sapta Tertib Pertanahan, keputusan tersebut terdiri dari 7 tertib seperti berikut : – Tertib Administrasi – Tertib. Bad news nya, kalau Gedung Pemda dan DPRD juga banjir sekitar 1 meter saja, maka banyak rumah yng tidak kelihatan atapnya termasuk Kantor Pertanahan Kabpoaten Kapuas Hulu. 23. Arsip sebagai jantung pelayanan pertanahan dan peta, harus. 1 Logo Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi. 24 Tahun 1997 Pasal 35 ayat (6)Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.